BENTUK KECURANGAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Perkembangan bisnis perbankan syariah masih belum bisa berkembang pesat di Indonesia. Hal itu disebabkan karena masih ada persoalan yang menghambat bisnis perbankan syariah tersebut.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank-bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Achmad K Permana menjelaskan hingga saat ini aset industri perbankan syariah masih memiliki pangsa pasar di bawah 4 persen dibandingkan dengan keseluruhan perbankan nasional. "Sebenarnya ada tiga masalah besar di perbankan syariah. Ini yang menghambat perkembangan bisnis syariah sampai saat ini," kata Achmad saat diskusi "Menguak Krisis Sumber Daya Insani di Perbankan Syariah" di D Consulate Resto Jakarta, Senin (13/8/2012).

Pertama, ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah. Hal ini dikarenakan selama ini masih banyak bank syariah yang belum menjalankan bisnisnya sesuai prinsip syariah. Standardisasi ini diperlukan dengan alasan industri perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Apalagi, produk bank syariah tidak hanya diperuntukkan bagi nasabah muslim, melainkan juga nasabah nonmuslim.

Kedua, tingkat pemahaman (awareness) produk bank syariah. Hingga saat ini, sangat sedikit masyarakat yang tahu tentang produk-produk perbankan syariah dan istilah-istilah di perbankan syariah. "Hanya sekitar 30 persen dari sumber daya yang direkrut mengetahui istilah perbankan syariah serta tingkat awareness-nya," tambahnya.

Selain itu, masalah ketiga industri perbankan syariah adalah sumber daya manusia (SDM). Masalah yang terjadi adalah pihak perbankan kesulitan untuk mencari SDM perbankan syariah yang berkompeten dan mumpuni. "Kami justru banyak mengambil SDM untuk perbankan syariah dari perbankan konvensional dan SDM-SDM yang potensial. Sangat sedikit SDM yang diambil atau lulusan perguruan tinggi syariah," katanya.

Menurut Achmad kecenderungan mengambil SDM dari luar perguruan tinggi syariah karena SDM di perbankan syariah biasanya justru mudah diberikan pengetahuan tentang perbankan syariah.

Dari sisi karir, Achmad juga mengiming-imingi kemudahan untuk bersaing dibandingkan dengan karir di perbankan konvensional. "Rata-rata motivasi mereka bekerja adalah mencari karir dan pendapatan. Secara karir, SDM perbankan syariah tidak kalah dengan perbankan syariah, karena orangnya minim sehingga mudah untuk naik jenjang karir. Beda dengan perbankan konvensional yang sudah jenuh," jelasnya.

Sekadar catatan, Bank Indonesia memproyeksi industri perbankan syariah bisa memiliki pangsa pasar sebesar 15 persen pada 10 tahun mendatang (atau sekitar tahun 2022) apabila bisa mengalami pertumbuhan yang stabil seperti beberapa tahun terakhir.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah yang saat ini menjadi anggota Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan dengan rerata 40,5 persen per tahun, dalam setengah dasawarsa terakhir. Pertumbuhan tersebut dua kali lebih cepat dibandingkan dengan perbankan konvensional sehingga pangsa pasarnya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun saat ini pangsa pasarnya (berdasarkan aset) masih sekitar 4 persen.

KECURANGAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Di dalam perkembangan perbankan syariah, terdapat permasalahan dan berbagai tantangan. Berikut ini adalah beberapa kendala yang muncul dalam perkembangan syariah :

1. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Dapat dimaklumi bahwa pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip perbankan syariah masih kurang. Oleh karena itu, bentuk produk dan jasa pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank syariah perlu disosialisasikan lebih luas.
2. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi bank syariah Adanya perbedaan pelaksanaan operasional antara bank syariah dan bank konvensional, ketentuan-ketentuan perbankan perlu disesuaikan. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur Instrumen yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas dan Instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan pelaksanaan tugas bank sentral,
3. Jaringan kantor bank syariah yang belum luas Kurangynya jumlah bank syariah menghambat perkembangan kerjasama antar bank syariah berkenaan dengan penempatan dana antar bank dalam hal mengatasi masalah likuiditas. Jumlah jaringan kantor bank yang luas akan meningkatkan efisiensi usaha, meningkatkan kompetisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syariah.
4. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit. Dikarenakan sistem syariah masih belum lama dikembangkan, lembaga-lembaga akademik dan pelatihan sangat terbatas, sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman di bidang syariah baik dari sisi bank pelaksana maupun dari bank sentral masih sangat sedikit. Hal ini sangat perlu karena keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro ditentuan oleh kualitas menejemen dan tingkat pengetahuaan serta pengawasan ketentuan perbankan syariah.
5. Kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah belum lengkap; Guna mendukung kegiatan operasional yang sehat, perbankan syariah membutuhkan kerangka dan perangkat pengaturan yang sesuai dengan karakteristik operasionalnya. Di awal perkembangannya, kegiatan pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan syariah masih menggunakan kerangka pengaturan dan pengawasan sistem perbankan konvensional, walaupun beberapa instrumen pengaturan telah mulai dikembangkan seperti perizinan bagi pendirian bank danpembukaan kantor; instrumen pasar keuangan antar bank.
6. Institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif; Institusi pendukung yang lengkap, efektif, dan efisien berperan penting untuk memastikan stabilitas pengembangan perbankan syariah secara keseluruhan.
7. Efisiensi operasional perbankan syariah yang masih belum optimal; Meskipun secara sistem, perbankan syariah telah menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik, sistem perbankan syariah sementara ini masih memberikan tingkat return yang lebih rendah kepada nasabah dibandingkan dengan yang dapat diberikan oleh perbankan konvensional.

Adapun contoh penyebab atau kemungkinan timbulnya penyimpangan atau kecurangan berdasarkan pendapat Zainulbahar Noor, seperti yang telah disinggung di bab I, tentang penerapan pencatatan acrrul basic yang merangsang dan mengarah kepada terjadinya korupsi disebabkan:

1.      Pempublikasikan neraca dan laba rugi akhir tahun yang bersifat window dressing.

2.    Menggelembungkan angka tingkat angka melalui pelipatgandaan angka pendapatan , laba dengan mengkreditkan pos pendapatan dari pendebetan pendapatan yang akan diterima. Cara ini dilakukan dalam upaya menyakiinkan masyarakat bahwa bank bersangkutan menguntungkan, untuk menarik masyarakat lebih banyak.

3.  Bahkan metode acrrual basic dapat disalah terapkan untuk menyulap bank yang tadinya merugi menjadi bank yang untung. Penerapan metode accrual basis dalam pengakuan pendapatan atas aktiva produktif yang akan mengakibatkan timbulnya perbedaan jumlah pendapatan yang tercantum dalam pelaporan keuangan, dalam hal ini adalah laporan laba rugi dengan pendapatan yang tercantum dalam laporan bagi hasil yang dimaksud dengan pendapatan adalah pendapatan yang benar-benar secara cash yang diterima oleh pihak bank. Sedangkan pendapatan yang tercantum dalam laporan laba rugi mencakup baik pendapatan yang secara cash telah diterima oleh bank maupun pendapatan yang timbul karena adanya proses akrual.

Adapun cara mengantisipasi agar tidak timbulnya kecurangan dalam perbankan syariah adalah 

1. Dengan penerapan landasan Standard Operating Procedures (SOP) yang lengkap dan kuat teruji. Dalam sistem pengendalian kecurangan yang terjadi dalam perbankan syariah dengan terdapatnya :

a. Audit Internal

b. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

c. Independen Bank Indonesia (BI)

2.    Bank-bank syariah harus diwakili oleh orang-orang yang kafah (sempurna) dalam memahami sistem perbankan syariah.

3.    Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam sistem perbankan syariah harus memiliki sifat amanah. Dalam hal karyawan yang terdapat lembaga keuangan syariah pada saat diterima diadakan semacam training (pelatihan) yang sangat ketat untuk menimbulkan konsistensi dalam penerapan ilmu syariah pada perbankan syariah.

4.    Dengan adanya transparansi dari pihak bank yang bersifat mutlak dan harus dilakukan. Dimana transparansi ini harus benar-benar transparan yang diharapkan semakin meningkatnya kepercayaan nasabah pada bank tersebut. Salah satu implementasi transparansi dalam operasional bank syariah adalah pembuatan laporan bagi hasil kepada semua deposan secara rutin setiap bulan. Dalam laporan bagi hasil antara lain dilaporkan berapa jumlah pendapatan yang diterima bank dalam satu bulan, yang akhirnya akan berpengaruh terhadap beberapa nominal hasil investasi yang akan diterima deposan.

5.    Diadakannya kurikulum baru atau silabus dalam pengajaran ekonomi dan perbankan islam mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga ke tingkat perguruan tinggi. Dengan diadakannya kurikulum atau silabus tentang perbankan syariah dapat meningkatakn mutu dan kualitas serta  pemahaman terhadap sistem perbankan syariah.

Berdasarkan hasil uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1.    Bentuk kecurangan yang terjadi dalam perbankan syariah dapat berupa Staff Wrong Doings, Fraud,Tindakan kriminal dan korupsi.

2.    Adapun cara mengatisipasi agar tidak timbulnya kecurangaan dalam perbankan syariah adalah :

a.    Dengan penerapan landasan Standard Operating Procedures (SOP) yang lengkap dan kuat teruji.

b.    Bank-bank syariah harus diwakili oleh orang-orang yang kafah (sempurna) dalam memahami sistem perbankan syariah.

c.    Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam sistem perbankan syariah harus memiliki sifat amanah.

d.    Dengan adanya transparansi dari pihak bank yang bersifat mutlak dan harus dilakukan.

Sumber :

http://jurnal.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/v07-n02/volume-72-artikel-5.pdf/pdf/volume-72-artikel-5.pdf

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/08/13/15282835/Tiga.Masalah.Terbesar.di.Bank.Syariah

DAIHATSU AYLA

Daihatsu Toyota re-issued with the twin car Daihatsu and Toyota Agya ayla, both introduced yesterday in the international motor show in Jakarta Indonesia in 2012. Carrying the concept of efficient cars they came out in the twin city car type, Daihatsu ayla launching immediately received tremendous response from the Indonesian automotive enthusiasts since the release of 75 million cars city car is not suspected at all. Cheapest city car with a price of 75 million on the road is carrying the 3-cylinder 1000cc engine with a maximum power of 65 hp at engine speed of 6000 rpm with maximum torque of 8.7 kgm at 3600 rpm, acceleration Daihatsu Ayla has 15 seconds to reach a speed of 100 km / h and consumption 
1:22 These fuel into the car teririt automotive exhibition in Indonesia 2012. 

Daihatsu Ayla modern city car as it has adopted the latest technology, proven to have dibenamkannyatransmisi automatic, power steering, power windows, EFI fuel supply system, alloy rims make this car impressed not less than 100 million cars. Aggressive exterior design really makes consumers fooled so guess this car class with the Honda Brio, Toyota Yaris and Honda Jazz, who thought that if a car ayla sold only at a price of 75 million dollars for the lowest version (Ayla D) and 100 million for the highest version (Ayla X). Now avanza xenia success as twin MPV car a million people will be followed also by Ayla-Agya success as a twin city car. 

The exterior dimensions of the car is not quite long ayla (relatively small) only has a length of 3.58 m with 4.4 m turning radius, although small but ayla car has a capacity of 5 people penumpangmaksimal though optimaldaihatsu ayla passenger capacity is 4 people. Daihatsu ayla is available in 3 variants namely D Ayla Daihatsu, Daihatsu Daihatsu Ayla Ayla M and X with the lowest variance occupied by type D Ayla, Ayla occupied by the medium variant of type M and luxurious version owned by Ayla 3rd variant of type X. It has engine ayla using the same machine 1 KR-DE using a 3 cylinder 1000cc dengankapasitas cylinder, while the difference between the presence of type ayla more features brought among other features airbags, audio, wheels, transmission, air conditioning, power windows and power steering. 

Features Ayla Xterlengkap compared variants D and M, which features, among others, accompanied Ayla X feature airbags, power windows, air conditioning, alloy wheels, steering system power steering, audio system usb support, Automatic transmission / automatic. This feature is not owned by Ayla Ayla D where D does not have the features alloy wheels, power windows and airbags. While Ayla D is only available in 5-speed manual transmission, Ayla did not even have a type D Audio system, does not have air conditioning, alloy wheels do not use, do not have airbags, and steering system does not use power steering or you could say this car is a car is empty: ), but also was able to travel :) 
Specifications Daihatsu Ayla is: 

• Engine Type = 1 KR-DE, 3-cylinder 
• Engine capacity (cc) = 1000 
• 65 ps maximum power at engine speed of 6000 rpm 
• The maximum torque = 8.7 kgm at 3600 rpm 
• Empty weight of the car (kg) = 745 
• Length x Width x Height (mm) = 3580 x 1600 x 1530 
• Passenger capacity = 5 (max), 4 (optimal) 
• System transmission = 5-speed manual and 5-speed automatic 
• Acceleration = 14.7 seconds to 100 km / h 
• Alloy wheels / racing (type X), and tin (type D and M) 
• Audio Systems = radio FM / AM, CD, MP3 (supports USB and head unit) 
• Brake = ventilated discs (front), drum (rear) 
• Fuel consumption = 1 Liter to 22 Kilometers 
• Fuel supply system EFI / fuel injection 

        
Excess Daihatsu Ayla is: 

• Cheap Price 
• Efficient fuel, especially when used at low speeds below 50 km / h 
• Spare parts are readily available in Daihatsu dealers that exist in each city 
• Car engine at the front (safe for the driver, can reduce the risk of collision) 

Weaknesses / deficiencies Dahatsu Ayla, among others: 

• Power or maximum power is small only 65 ps, is different from the honda jazz that has a power 120 ps (nearly half of honda jazz), certainly personnel issues was minimal 
• Acceleration is slow (less pull tight), to reach a speed of 100 km / h takes just nearly 15 seconds, almost 15 seconds of acceleration is relatively less for a city car. 
• The car is too light, it will feel when the car accelerated on the freeway. When passed by such a large car buses car is also not possible as stable as the other city car (dizziness). At high speeds also have to see if the road is flat or slightly wavy banner as little bumpy road will greatly affect the (unsteady) on the car at high speed what else is not supported by the legs nice and adequate weight. 
• Features Daihatsu Ayla did not complete as many city cars such as the AC is not present in the variant lows, optional side airbags, audio features are also sober 
• This car is also questionable ability in menempuhperjalanan outside the city or used to like to climb the peak.

Sumber : http://www.mobilku.org/2012/09/kekurangan-daihatsu-ayla-kelebihan.html

Application Letter

Terms : job application

To PT . Adhinusa Lestari Jaya

Jl . Cengkeh no.8 B - 10 Pinangsia Castle,

West Jakarta

Dear Sir ,

In accordance with the information for jobs from PT . Adhinusa Lestari Jaya that I get from jobstreet.com on 22 May 2014. I intend to apply for a job and join the company that Mr / Mrs lead . As part of my job is the mean part in corporate finance accounting staff PT . Adhinusa Lestari Jaya .

I am a graduate accounting student Gunadarma University in 2014 and did not have work experience . Honesty is always my priority and my educational background is very satisfying , and I also can operate the computer either MS Office Word , Power Point , Excel , Access and some other kinds of office software .

For your consideration , I enclose :

1 . CV

2 . Photocopy of diploma S1

3 . Photocopy of transcript

4 . Photocopy of certificate courses and training

5 . Pas latest photo

An interview of Mr / Ms Personnel so I hope that I can explain in more detail about the potential and my ability to companies that Mr / Mrs lead .

Similarly, the cover letter , I thank you for the attention of Mr / Ms personnel .

Yours sincerely,

Abdul Hafiz

MEMO

To Chairman of PT. Adhinusa Lestari Jaya

Jl. Cloves no.8 B - 10 Pinangsia Castle,

West Jakarta

Dear Sir,

Name               : Abdul Hafiz, SE

Address           : Jl. South White Wood VI f no.23

Title                 : Staff Accounting Finance

Asking permission maternity leave on  01 June 2014 s / d June 11, 2014

Given the length of time off which I ask, beg for a company to find a temporary replacement staff during my time off when needed.

Along with this letter I also stated that I am ready to provide training to staff a temporary replacement until the time I arrived on leave.

Thus permit me to ask this leave.

The attention and the granting of this permit request me, I say thank you.

Yours sincerely:

Abdul Hafiz, SE

KORELASI ANTARA BAHASA INDONESIA DENGAN ILMU AKUNTANSI

Bahasa

Bahasa merupakan alat komunikasi antara yang satu dengan yang lain. Dengan bahasa semua hal dapat dimengerti maksud dan tujuan tertentu. Selain itu bahasa juga digunakan untuk menyampaikan sesuatu hal, gagasan (pendapat), ide kepada orang lain agar bisa memahami apa yang kita inginkan. Menurut Sunaryo : tanpa adanya bahasa, IPTEK tidak dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu bahasa Indonesia di dalam struktur budaya memiliki fungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa adanya peran bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan dapat berkembang.

Akuntansi

Akuntansi adalah proses pencatatan, perhitungan, pengidentifikasian, mengukur dan melepaskan informasi ekonomi dalam suatu instansi / perusahaan sehingga dimungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Penggunaan akuntansi yang efektif akan merupakan salah satu cara melakukan manajemen keuangan yang efektif.

Korelasi antara Bahasa Indonesia dan Ilmu akuntansi

Dari pengertian diatas, bahasa berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Implikasinya di dalam pengembangan daya nalar, menjadikan bahasa sebagai prasarana berpikir modern dalam pencatatan, perhitungan, pengidentifikasian, mengukur dan melepaskan informasi ekonomi dalam suatu instansi laporan keuangan yang baik dan balance. Tanpa adanya bahasa mungkin kita tidak dapat mengartikan kata kata asing dalam ilmu akutansi dan tidak dapat memberikan arti bahasa yang benar dalam Penggunaan akuntansi yang efektif.

Sumber:

http://ghembiel09.blogspot.com/2010/11/peranan-bahasa-indonesia-dalam.html

http://boltx.heck.in/pengertian-akuntansi-akuntansi-keuangan.xhtml

Wajib Daftar Perusahaan

Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan

Pertama kali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 23  Para persero firma diwajibkan mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan Negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu. Selanjutnya pasal 38 KUHD : Para persero diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam keseluruhannya beserta ijin yang diperolehnya dalam register yang diadakan untuk itu pada panitera raad van justitie dari daerah hukum kedudukan perseroan itu, dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi.

Dari kedua pasal di atas firma dan perseroan terbatas diwajibkan mendaftarkan akta pendiriannya pada pengadilan negeri tempat kedudukan perseroan itu berada, selanjutnya pada tahun 1982 wajib daftar perusahaan diatur dalam ketentuan tersendiri yaitu UUWDP yang tentunya sebagai ketentuan khusus menyampingkan ketentuan KUHD sebagai ketentuan umum. Dalam pasal 5 ayat 1 UUWDP diatur bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan.

Pada tahun 1995 ketentuan tentang PT dalam KUHD diganti dengan UU No.1 Tahun 1995, dengan adanya undang-undang tersebut maka hal-hal yang berkenaan dengan PT seperti yang diatur dalam pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHD beserta perubahannya dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan Wajib Daftar Perusahaan

1. Dasar Pertimbangan Wajib Daftar Perusahaan

a)    Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia,

b)    Adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha,

c)    Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu adanya Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Ketentuan Umum Wajib Daftar Perusahaan

Dalam Pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, ketentuan-ketentuan umum yang wajib dipenuhi dalam wajib daftar perusahaan adalah :

Ø  Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Daftar catatan resmi terdiri formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan;

Ø  Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau bernaung dibawah lembaga-lembaga sosial, misalnya, yayasan.

Ø  Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan. Dalam hal pengusaha perseorangan, pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan.

Ø  Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

Ø  Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang perdagangan.

Tujuan dan Sifat Wajib Daftar Perusahaan

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha ( Pasal 2 ).

Tujuan daftar perusahaan :

1.    Mencatat secara benar-benar keterangan suatu perusahaan meliputi identitas, data serta keterangan lain tentang perusahaan.

2.    Menyediakan informasi resmi untuk semua pihak yangberkepentingan.

3.    Menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha.

4.    Menciptakan iklim dunia usaha yang sehat bagi dunia usaha.

5.    Terciptanya transparansi dalam kegiatan dunia usaha.

Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Yang dimaksud dengan sifat terbuka adalah bahwa Daftar Perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi (pasal 3).

Kewajiban Pendaftaran Perusahaan

Setiap Perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran Wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikansuratkuasa yang sah.

1.    Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

2.    Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikansuratkuasa yang sah.

3.    Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut.

4.    Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara RepublikIndonesiatidak bertempat tinggal di wilayah Negara RepublikIndonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan ( Pasal 5).

Cara & tempat serta waktu pendaftaran Perusahaan.

Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus/Penanggung Jawab atau Kuasa Perusahaan yang sah pada KPP Tingkat II ditempat kedudukan perusahaan. Tetapi kuasa tersebut tidak termasuk kuasa untuk menandatangani Formulir Pendaftaran Perusahaan.

Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan yang diperoleh secara Cuma-Cuma dan diajukan langsung kepada Kepala KPP Tingkat II setempat dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

a. Perusahaan Berbentuk PT :

1.    Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan serta Data Akta Pendirian Perseroan yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman.

2.     Asli dan copy Keputusan Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada).

3.    Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum.

4.    Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau penanggung jawab.

5.    Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

b. Perusahaan Berbentuk Koperasi :

1.    Asli dan copy Akta Pendirian Koperasi

2.    Copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus

3.    Copy surat pengesahan sebagai badan hokum dari Pejabat yang berwenang.

4.    Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

c. Perusahaan Berbentuk CV :

1.    Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada)

2.    Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab / pengurus.

3.    Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

d. Perusahaan Berbentuk Fa :

1.    Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada)

2.    Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab / pengurus.

3.    Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

e. Perusahaan Berbentuk Perorangan :

1.    Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).

2.    Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab / pemilik.

3.    Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Hal – hal yang wajib didaftarkan

Hal-hal yang Wajib Didaftarkan

Hal-hal yang wajib didaftarkan itu tergantung pada bentuk perusahaan, seperti ; perseroan terbatas, koperasi, persekutuan atau perseorangan. Perbedaan itu terbawa oleh perbedaan bentuk perusahaan.

Bapak H.M.N. Purwosutjipto, S.H memberi contoh apa saja yang yang wajib didaftarkan bagi suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas sebagai berikut :

A. Umum

1. nama perseroan

2. merek perusahaan

3. tanggal pendirian perusahaan

4. jangka waktu berdirinya perusahaan

5. kegiatan pokok dan kegiatan lain dari kegiatan usaha perseroan

6. izin-izin usaha yang dimiliki

7. alamat perusahaan pada waktu didirikan dan perubahan selanjutnya

8. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, agen serta perwakilan perseroan.

B. Mengenai Pengurus dan Komisaris

1. nama lengkap dengan alias-aliasnya

2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan nama sekarang

3. nomor dan tanggal tanda bukti diri

4. alamat tempat tinggal yang tetap

5. alamat dan tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal Indonesia

C. Kegiatan Usaha Lain-lain Oleh Setiap Pengurus dan Komisaris

1. modal dasar

2. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham

3. besarnya modal yang ditempatkan

4. besarnya modal yang disetor

D. Akta Pendirian Perseroan

Pada waktu mendaftarkan, pengurus wajib menyerahkan salinan resmi akta pendirian perseroan.

SUMBER:

http://youlieantie.wordpress.com/2012/04/30/hukum-wajib-daftar-perusahaan/

http://riyanikusuma.wordpress.com/2012/04/01/wajib-daftar-perusahaan/

http://fikaamalia.wordpress.com/2011/04/18/tujuan-dan-sifat-wajib-daftar-perusahaan/

http://kennysiikebby.wordpress.com/2011/05/23/kewajiban-pendaftaran-perusahaan/

http://apriyantoa76.blogspot.com/2011/03/cara-tempat-serta-waktu-pendaftaran.html/

http://jaggerjaques.blogspot.com/2011/05/hal-hal-yang-wajib-didaftarkan.html

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pengertian Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan

Konsumsi, dari bahasa Belanda consumptie, ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali (Jawa: kulakan), maka dia disebut pengecer atau distributor. Pada masa sekarang ini bukan suatu rahasia lagi bahwa sebenarnya konsumen adalah raja sebenarnya, oleh karena itu produsen yang memiliki prinsip holistic marketing sudah seharusnya memperhatikan semua yang menjadi hak-hak konsumen

Menurut pengertian Pasal 1 angka 2 UU PK, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Azaz dan Tujuan Konsumen

Sebelumnya telah disebutkan bahwa tujuan dari UU PK adalah melindungi kepentingan konsumen, dan di satu sisi menjadi pecut bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya. Lebih lengkapnya Pasal 3 UU PK menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah:

Ø  Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri

Ø  Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa

Ø  Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

Ø  Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi

Ø  Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha

Ø  Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

Sedangkan asas-asas yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU PK adalah:

v  Asas manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UU PK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

v  Asas keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4 – 7 UU PK yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

v  Asas keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

v  Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Diharapkan penerapan UU PK akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

v  Asas kepastian hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Hak-hak Konsumen

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak-hak Konsumen adalah :

1.    Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2.    Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3.    Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

4.    Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5.    Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6.    Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7.    Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8.    Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9.    Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :

1.    Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

2.    Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

3.    Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4.    Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan pasal 6 dan 7 undang-undang no 8 tahun 1999 hak dan kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut :

1. hak pelaku usaha

• hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.

• Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

• Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukun sengketa konsumen.

• Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.

• Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. kewajiban pelaku usaha

• bertikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

• Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaika, dan pemeliharaan.

• Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

• Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.

• Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi .

• Memberi kompensasi , ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan manfaat barang atau jasa yang diperdagangkan.

• Memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila berang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Dalam pasal 8 sampai dengan pasal 17 undang-undang nomor 8 tahun 1999, mengatur perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan , larangan-larangan dalam penjualan secara obral / lelang , dan dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan .

1. larangan dalam memproduksi / memperdagangkan.

Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa, misalnya :

• tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;

• tidak sesuai dengan berat isi bersih atau neto;

• tidak sesuai dengan ukuran , takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

2. larangan dalam menawarkan / memproduksi

pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah .

• barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu.

• Barang tersebut dalam keadaan baik/baru;

• Barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu.

• Dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, atau afiliasi.

3. larangan dalam penjualan secara obral / lelang

Pelaku usaha dalam penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang , dilarang mengelabui / menyesatkan konsumen, antara lain :

• menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar tertentu.

• Tidak mengandung cacat tersembunyi.

• Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud menjual barang lain.

• Tidak menyedian barang dalam jumlah tertentu atau jumlah cukup dengan maksud menjual barang yang lain.

4. larangan dalam periklanan

Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan , misalnya :

• mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga mengenai atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang jasa.

• Mengelabui jaminan / garansi terhadap barang atau jasa.

• Memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang atau jasa.

• Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang atau jasa.

• Mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa seizing yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari “ produk yang cacat “, bisa dikarenakan kekurang cermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 diatur psal 19 sampai dengan pasal 28. di dalam pasal 19 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerusakan, kerugian konsumen.

Di dalam pasal 27 disebut hal-hal yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yand diderita konsumen, apabila :

1. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksud untuk diedarkan ;

2. cacat barabg timbul pada kemudian hari;

3. cacat timul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang ;

4. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen ;

5. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan.

sanksi perlindungan konsumen

A.Sanksi Pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terhadap Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 yaitu :

1. Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa dimana :

a)    tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;

b)    tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

c)    tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

2. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

3. Pelaku usaha yang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) yang tetap memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta tidak menariknya dari peredaran.

Sumber:

http://patriciasimatupang.wordpress.com/2012/06/13/konsumen-azas-dan-tujuan-hak-dan-kewajiban-konsumen/

http://www.ylki.or.id/hak-dan-kewajiban-konsumen

http://patriciasimatupang.wordpress.com/2012/06/13/hak-dan-kewajiban-pelaku-usaha

http://vegadadu.blogspot.com/2011/04/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku.html

http://vegadadu.blogspot.com/2011/04/tanggung-jawab-pelaku-usaha.html

http://click-gtg.blogspot.com/2008/10/sanksi-administratif-dan-sanksi-pidana.html